Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta pihak eksekutif mengkaji terlebih dahulu skema pinjaman daerah proyek Asian Games 2018 yang akan diusulkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017.

Kita minta diberi penjelasan lebih dahulu. Karena kita belum punya gambaran bagaimana bayarnya, sistem seperti apa itu harus jelas

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, pinjaman daerah tak lazim untuk dilakukan karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berbeda dengan lembaga pemberi pinjaman seperti bank.

"Kita minta diberi penjelasan lebih dahulu. Karena kita belum punya gambaran bagaimana bayarnya, sistemnya seperti apa. Itu harus jelas," katanya, Kamis (2/2).

Menurut Taufik, seharusnya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bisa menghitung secara matang terkait anggaran yang dibutuhkan untuk membangun proyek Asian Games. Sehingga dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang diberikan sesuai perencanaan dan kebutuhan di lapangan.

"Walau ada Peraturan Pemerintah (PP)-nya, tapi skema seperti ini belum jelas detailnya," tandasnya.